Kejati NTT Gelar Rakor Penyelesaian Pengadaan Tanah PSN Bendungan Mbay/Lambo.
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur melaksanakan Rapat Koordinasi terkait Penyelesaian Permasalahan Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Mbay/Lambo di Aula Lopo Sasando Kejati NTT, Rabu (06/05/2026).
Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi NTT dan dihadiri oleh Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara II, Bupati Nagekeo, Ketua DPRD Kabupaten Nagekeo, perwakilan Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi NTT, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo, jajaran Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Bidang Intelijen Kejati NTT, serta para Jaksa Pengacara Negara.
Pertemuan tersebut membahas langkah-langkah penyelesaian hambatan pengadaan tanah dalam pembangunan Bendungan Mbay/Lambo sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional yang memiliki manfaat penting bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung penyediaan air baku, irigasi pertanian, pengendalian banjir, dan pengembangan ekonomi daerah.
Dalam rapat koordinasi tersebut disampaikan bahwa permasalahan yang berkembang pada prinsipnya merupakan dinamika internal masyarakat adat terkait penentuan pihak penerima ganti kerugian, sehingga diperlukan penyelesaian yang mengedepankan musyawarah, pendekatan persuasif, dan kepastian hukum.
Kejaksaan Tinggi NTT melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara melaksanakan pendampingan hukum terhadap proses pengadaan tanah, sedangkan Bidang Intelijen melakukan pemantauan dan pengamanan guna menjaga kondusivitas pelaksanaan proyek strategis nasional dimaksud.
Seluruh peserta rapat sepakat bahwa pembangunan Bendungan Mbay/Lambo harus tetap berjalan dengan mengedepankan koordinasi lintas instansi, pendekatan adat dan sosial kemasyarakatan, serta perlindungan hukum guna memastikan manfaat pembangunan dapat segera dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Nagekeo.
