Pada tanggal 18 Oktober 2024, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (NTT) resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) yang menandai langkah penting dalam kolaborasi di bidang hukum dan bisnis. Kerja sama ini fokus pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN), yang bertujuan untuk memperkuat pendampingan hukum bagi dunia usaha.
Acara Penandatanganan yang Bersejarah
Acara penandatanganan MoU dihadiri oleh Hery Noercahya, Regional CEO PT Bank Rakyat Indonesia, bersama jajaran manajemen regional Denpasar, serta Jaja Raharja, SH., MH., Asisten Perdata dan TUN Kejaksaan Tinggi NTT. Momen ini menjadi batu loncatan bagi kedua institusi untuk saling mendukung dalam menjaga kepastian hukum di sektor perdata dan tata usaha negara.
Zet Tadung Allo, SH., MH., Kepala Kejaksaan Tinggi NTT, menyampaikan apresiasi kepada PT Bank Rakyat Indonesia atas kepercayaan yang diberikan. Ia menegaskan bahwa peran Kejati NTT dalam memberikan bantuan hukum dan pertimbangan hukum sangat penting, terutama untuk melindungi kepentingan negara, BUMN, dan masyarakat.
Perlindungan Hukum Optimal
Nota kesepahaman ini mengukuhkan Kejati NTT sebagai mitra strategis PT Bank Rakyat Indonesia dalam menangani masalah perdata. Kerja sama ini mencakup mediasi, negosiasi, dan litigasi, memberikan rasa percaya diri bagi bank dalam menjalankan operasionalnya. Dengan dukungan hukum yang solid, PT Bank Rakyat Indonesia dapat memastikan kepatuhan terhadap regulasi serta meminimalkan risiko hukum di masa depan.
Sinergi untuk Iklim Bisnis yang Sehat
Kajati NTT menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan wujud nyata sinergi antara dunia usaha dan penegakan hukum. Tujuannya adalah menciptakan iklim bisnis yang sehat dan berkepastian hukum. Kejaksaan tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung kepentingan hukum negara, khususnya bagi BUMN.
Membangun Kepercayaan dan Efektivitas
Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas tugas masing-masing pihak dan membangun kepercayaan antara instansi pemerintah dan masyarakat. PT Bank Rakyat Indonesia dapat lebih fokus pada misi bisnisnya, sementara Kejaksaan berperan aktif dalam menjaga kepastian hukum serta melindungi kepentingan masyarakat.
Contoh Sinergi yang Inspiratif
Kolaborasi ini menjadi contoh nyata bagaimana sinergi antara lembaga penegak hukum dan sektor bisnis dapat menciptakan kondisi yang lebih baik bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan memastikan kepatuhan hukum yang kokoh, kedua pihak dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan usaha dan kesejahteraan masyarakat.
Dengan langkah ini, diharapkan tercipta iklim investasi yang lebih baik, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi semua pihak yang terlibat.
