Kejati NTT Gelar Ekspose Pendampingan Hukum Proyek Lanjutan Gedung Direktorat Politani Kupang
Kupang – Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) melaksanakan kegiatan ekspose pendampingan hukum terhadap paket pekerjaan lanjutan pembangunan Gedung Direktorat Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Rabu, 8 April 2026, pukul 14.00 WITA, bertempat di Kantor Kejati NTT.
Ekspose dipimpin langsung oleh Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara, Choirun Parapat, S.H., M.H., serta dihadiri oleh jajaran Jaksa Pengacara Negara (JPN) bersama pihak pemohon dari Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penguatan sinergi antara aparat penegak hukum dengan instansi pemerintah dalam rangka memastikan pelaksanaan kegiatan pembangunan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam pemaparannya, pihak satuan kerja menjelaskan bahwa proyek lanjutan pembangunan Gedung Direktorat Politeknik Pertanian Negeri Kupang merupakan tindak lanjut dari pemutusan kontrak pada pekerjaan sebelumnya serta hasil audit yang telah dilakukan oleh BPKP. Untuk mendukung penyelesaian proyek tersebut, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar kurang lebih Rp21,8 miliar dengan ruang lingkup pekerjaan meliputi struktur perkuatan, arsitektur, mekanikal elektrikal dan plumbing, hingga penataan kawasan.
Melalui forum ekspose ini, Jaksa Pengacara Negara memberikan pendapat hukum serta masukan strategis guna memitigasi potensi permasalahan hukum yang dapat timbul selama pelaksanaan pekerjaan. Pendampingan hukum ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, menjaga tertib administrasi, serta mendorong kelancaran dan akuntabilitas pelaksanaan proyek.
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur menegaskan komitmennya untuk terus hadir dalam mendukung program pembangunan pemerintah, khususnya melalui fungsi pendampingan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, sebagai bentuk pencegahan permasalahan hukum serta pengamanan aset dan keuangan negara.
