Kajati NTT Pimpin Rakor Evaluasi dan Tindak LanjutPSN Integrated Shrimp Farming di Sumba Timur
Senin (21/09/2026) Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Roch Adi Wibowo, S.H., M.H., memimpin Rapat Koordinasi terkait evaluasi dan tindak lanjut Proyek Strategis Nasional (PSN) Pembangunan Budidaya Udang Terintegrasi atau Integrated Shrimp Farming (ISF) di Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai wujud nyata pelaksanaan tugas pendampingan hukum yang diberikan kepada PT Adhi Karya (Persero) Tbk. selaku kontraktor pelaksana proyek.
Pertemuan strategis ini mempertemukan para pemangku kepentingan utama, yakni Kejaksaan Tinggi NTT, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Agenda utama difokuskan pada tiga aspek krusial: evaluasi progres pekerjaan fisik, penyelesaian kendala lahan, dan perumusan mitigasi hukum secara komprehensif.
Berdasarkan laporan capaian hingga 20 September 2026, realisasi progres fisik di lapangan telah menyentuh angka 12,557%. Angka ini mencatatkan deviasi positif sebesar +0,763% dari target master schedule yang ditetapkan sebesar 11,794%. Dalam upaya menjaga akselerasi proyek, rapat turut membahas resolusi penyelesaian lahan untuk jalur intake seluas 13,79 hektare. Mengingat mekanisme pengadaan lahan dilarang menggunakan dana Pinjaman Luar Negeri, diusulkan skema penyelesaian alternatif berupa pemberian “Uang Kerohiman” oleh pihak kontraktor kepada masyarakat pemilik lahan. Proses ini akan dilanjutkan dengan pelepasan hak melalui mekanisme hibah secara resmi kepada instansi pemerintah.
Melalui pendampingan hukum yang berkesinambungan, Kejaksaan diharapkan dapat memberikan pandangan hukum guna memastikan skema percepatan pengadaan lahan tersebut memiliki landasan yang sah. Pengawalan hukum terpadu bersama pihak BPN ini dinilai sangat esensial untuk memitigasi risiko temuan hukum di masa mendatang, mencegah timbulnya kerugian BUMN, dan menjamin kepastian legalitas aset negara secara transparan. Sinergi dan koordinasi antar-lembaga ini merupakan bentuk teguhnya komitmen bersama dalam mengawal pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang menjadi atensi Presiden. Keberhasilan pembangunan infrastruktur ini diharapkan akan memberikan dampak signifikan bagi kemandirian ekonomi yang berdaya saing dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah Sumba Timur.
