Bidang Datun Kejati NTT Laksanakan Monev Kinerja Triwulan I Bersama Kejari se-NTT.
Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kinerja Triwulan I Tahun 2026 secara virtual pada Rabu (11/3/2026). Kegiatan ini dipimpin oleh Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejati NTT, Choirun Parapat, S.H., M.H., dan diikuti oleh seluruh Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejaksaan Negeri se-Nusa Tenggara Timur.
Dalam arahannya, Asdatun Kejati NTT menekankan pentingnya peningkatan kinerja yang profesional, terukur, dan akuntabel, serta mendorong optimalisasi pelaksanaan tugas Bidang Datun di masing-masing satuan kerja. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi di daerah serta merumuskan langkah-langkah strategis guna meningkatkan efektivitas penanganan perkara maupun penyerapan anggaran.
Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan diskusi terkait penguatan pendampingan hukum kepada pemerintah daerah, khususnya dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan memitigasi potensi permasalahan hukum. Salah satu fokus pembahasan adalah perlunya sinkronisasi sejumlah Peraturan Daerah (Perda) dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, sehingga implementasi kebijakan daerah tetap selaras dengan perkembangan regulasi nasional.
Selain itu, forum Monev juga membahas optimalisasi pendampingan hukum terhadap pelaksanaan Rencana Aksi (Renaksi) pemerintah daerah, terutama pada sektor kesehatan dan pendidikan yang menjadi prioritas pembangunan daerah. Pendampingan hukum diharapkan dapat memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus mencegah potensi risiko hukum dalam pelaksanaannya.
Melalui kegiatan ini diharapkan tercipta sinergi dan koordinasi yang semakin kuat antara Kejati NTT dan seluruh Kejaksaan Negeri di wilayah NTT dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas Jaksa Pengacara Negara, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada pemerintah daerah, BUMN/BUMD, serta masyarakat.
Hasil monitoring dan evaluasi ini nantinya akan menjadi bahan perbaikan dan penguatan kinerja Bidang Datun ke depan, sehingga pelaksanaan tugas di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dapat berjalan lebih efektif, responsif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
